Rabu, 05 Agustus 2015

Ekonomi & UKM

Program Swasembada Pangan Nawa Cita Jokowi Sulit Diwujudkan

  • PDF
ilustrasi
JAKARTA, PedomanNEWS - Guru Besar Institute Pertanian Bogor Dwi Andreas Santoso menyatakan target pemerintah untuk menciptakan swasembada pangan sesuai dalam Program Nawa Cita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo nampaknya akan sulit diwujudkan.
 
“Mohon maaf, kedaulatan pangan sampai sekarang masih wacana dan sangat indah untuk diucapkan. Dalam kenyataannya sampai sekarang masih jauh dari program-program yang dicanangkan tersebut. Ini akan menjadi sebuah problem,” ujar Andreas dalam 'diskusi Pangan Kita', di Bumbu Desa, Jalan Cikini Raya, Jakpus, Senin (25/5).
 
Andreas menilai kondisi di sektor pangan Indonesia sudah memasuki masa kritis, pasalnya Ia mencatat dalam 10 tahun terakhir impor pangan dalam negeri terus meningkat hingga 346 persen sedangkan produksi pangan dalam negeri terus mengalami penurunan.
 
"Bagaimana pemerintah mau mencapai target swasembada pangan. Orang stoknya turun terus. Ini akan sulit. Awal Januari 2013 stoknya 7,4 juta ton, terus 2014 6,5 juta ton, dan pada Januari 2015 hanya 5,2 juta ton," ungkap Andreas.
 
Andreas mengatakan masalah utama yang menjadi penyebab krisis pangan ialah minimnya infrastruktur pertanian, seperti pengairan.
 
Maka dari itu ia berharap agar pemerintah bisa lebih fokus dengan pembangunan bendungan untuk mengairi sawah. Namun  pemerintah harus membangun bendungan dengan perencanaan yang matang agar bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh petani.
 
"Bendungan itu minim, makanya Indonesia alami krisis pangan. Tapi ingat juga kalau nanti bangun bendungan tapi airnya keluar atau tidak jadi persoalan lagi. Jadi pemerintah harus rencanakan dengan matang," tandasnya.
 
Aries Yanto
Add a comment

Hingga Lebaran, Pertamina Tak Naikan Harga BBM Non Subsidi

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto menegaskan bahwa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi hingga lebaran, Juli 2015. 
 
Menurut Dwi, sejalan dengan pemerintah bahwa pertimbangan tersebut lebih memperhatikan akan daya beli masyarakat, tidak hanya mempertimbangkan untung rugi.
 
"Pemerintah saat ini sangat concern dengan daya beli masyrakat yaitu kebutuhan mendekati hari raya puasa dan lebaran," kata Dwi di Jakarta, rabu (20/5).
 
Lebih lanjut Dwi mengemukakan, kendati perseroan menunda penaikan harga BBM non subsidi, namun kinerja perseroan cukup positif. Dia berharap kinerja tersebut bertambah baik dengan diterapkannya efisiensi pada perusahaan.
 
"Sejauh ini kinerja Pertamina sampai April cukup bagus. Diharapkan dengan gerakan efisiensi, bisa menutup," tuturnya.
 
Dwi juga mengingatkan, apabila perusahaan tidak dapat menahan laju kerugian, maka perseroan akan melakukan subsidi silang guna menutupi kerugian. "Dalam sebuah korporasi itu biasa ada cross subsidi. Ada kerugian di satu produk, keuntungan di produk lain. Sementara itu untuk persaingan Pertamina dengan yang lain. Kita harus lakukan. Itu lumrah," tutupnya.
 
Sunandar
 
Add a comment

Pemerintah Minimalisir Ruang Gerak Trader Gas "Pemburu Rente"

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan, bahwa pemerintah akan meminimalisir ruang gerak trader gas berkarakter pemburu rente.
 
Penegasan ini disampaikan Sudirman di sela acara pembukaan The 39 Th IPA Convention & Exebition, di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (20/5). Upaya tersebut, kata Sudirman merupakan pembenahan tata kelola migas di dalam negeri. Mengingat, sebagian besar pengusaha gas di Indonesia hanya bermodal kertas.
 
"Di sektor tata kelola gas, yang tidak terbaca publik, untuk meminimalkan treder gas berkarakter pemburu rente," ujar Sudirman.
 
Menurutnya, sebagian latar belakang pengusaha gas yang dikumpulkan terdapat 60 pengusaha, namun yang memiliki fasilitas penyaluran gas hanya 15 pengusaha. Sedangkan sisanya hanya bermodal kertas.
 
"Sudah dapat profil dari 60 pengusaha, hanya 15 yang memilik fasilitas gas, selebihnya patauan Kementerian ESDM adalah para saudagar modal kertas," paparnya.
 
Diakuinya, ada pihak yang tidak suka atas pembenahan tersebut. Namun, pemerintah harus melakukannya, karena penjual gas abal-abal menjadi masalah serius. "Tentu ada yang tidak suka, dnegan kebijakan trading gas adlah yang serius," pungkasnya.
 
Sunandar
Add a comment

Kerajinan Batu Akik, Kemenperin: Tingkatkan Perekonomian Nasional

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Demam batu akik dengan berbagai jenis mewabah hingga se antero Nusantara. Pasalnya, batu dengan tingkat kekerasan dan beragam motif warna serta gambar menjadi perhatian utama para kolektor maupun sekadar hobi. 
 
Suasana tersebut bisa dilihat dan dikunjungi di Kementerian Perindustrian yang tengah menyelenggarakan pameran batu akik yang diikuti sekitar 50 pengrajin dari berbagai daerah.  
 
Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Euis Saedah mengatakan, pameran Demam Batu bertujuan untuk mempromosikan karya terbaik dari para design dan pengerajin unggulan kepada masyarakat luas. Selain itu, pameran ini juga untuk mendorong kerajinan batu nusantara.
 
"Pameran demam batu terslenggara atas kerjasama Direktorat Jendaral Industri Kecil Menengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan," ujar Euis dalam pembukaan pameran deman batu di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (21/4).
 
Menurutnya, Kementerian Perindustrian perlu menjembatani pengrajin batu untuk memasarkan hasil kerajinannya. Pasalnya, dengan meningkatkan kerajinan batu, perekonomian nasional dapat meningkat.
 
"Batu Mulia saat ini sangat fenomenal, tidak hanya di toko khusus tapi dipedestrian," tuturnya.
 
Dikatakannya,pameran ini akan diselanggarakan selama empat hari, mulai Selasa, 21 hingga Jumat 24 April 2015, dan dibuka mulai pukul 09.00 hingga 17.00 WIB.
 
Peserta yang terlibat dalam pameran tersebut sebanyak 50 pengrajin dengan menampilkan berbagai produk unggulan.
 
Antara lain jenis batu Kalimantan Kecubung, King Safir, Red Borneo. Dari Banten Balck Opal, Kalimaya dari Malulu Utara Bacan Doko, Bacan Obi, Bacan Pamela. Dari Sumatera diantaranya terdapat jenis batu Sungai Dareh, Suliki, Raflesia, Badar lumut. Aceh, Green Jade, Black Jade. Jawa Barat Pancawarna dan lain sebagainya.
 
Sunandar
Add a comment

Pekerja Berau Coal Menolak CEO Asing

  • PDF
JAKARTA, PedomanNEWS - Pekerja PT Berau Coal menolak kepemimpinan dan kepemilikan Berau Coal oleh pihak asing sebagai "sapi perahan" Asia Resources Mineral (ARM) yang melantai di bursa London.
 
Ketua Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan SPSI, Muhammad Lukman Rahim menegaskan, penolakan terhadap kontrol dan dominasi asing melalui kepemilikan dominan dan penunjukan orang asing sebagai Direktur Utama atau CEO di PT Berau Coal, yaitu Hamish Tyrwhitt.
Add a comment

Tahun Ini, Pemerintah Pastikan Tak Menaikkan Harga Elpiji 3Kg

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Tahun ini, Pemerintah Kabinet Kerja memastikan tidak akan menaikkan harga elpiji kemasan 3 kilo gram, meski harga CP Aramco mengalami kenaikan dan melemahnya nilai tukar Rupiah. 
 
"Tahun ini, Pemerintah tidak menaikkan harga elpiji 3kg," ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja di Jakarta, Kamis (2/4).
 
Sementara terkait penaikan harga elpiji kemasan 12 kg, Wirat mengakui bahwa kenaikan harga CP Aramco dan pelemahan nilai tukar Rupiah yang membuat PT Pertamina (persero) menyesuaikan harga elpiji 12 kg. Adapun untuk elpiji 3 kg tidak akan ada penyesuaian harga. Pasalnya anggaran subsidi elpiji 3kg tahun ini mencukupi. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 ditetapkan subsidi sebesar Rp28,27 triliun. 
 
"Anggaran subsidi masih cukup," ujarnya.
 
Seperti diketahui, pada 1 April kemarin, Pertamina menetapkan penyesuian harga elpiji kemasan 12 kg. Perseroan menaikkan harga sebesar Rp666,67 per kg. Sehingga mulai April ini, harga elpiji menjadi Rp11.750 per kg dari sebelumnya Rp11.083 per kg. Penyesuaian harga dilakukan lantaran CP Aramco pada Maret sebesar US$ 477 per ton atau lebih tinggi dibandingkan CP Aramco di Februari kemarin yang mencapai US$ 467 per ton pada Februari lalu. Selain itu faktor melemahnya kurs Rupiah pada Maret yakni Rp13.084 dari sebelumnya Rp12.750.
 
Sunandar
Add a comment

Anggaran ESDM 2014 Rendah, BPK: Faktor "Jero Syndrom"

  • PDF
alt
DEPOK, PedomanNWES - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai rendahnya penyerapan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2014, yakni sebesar Rp7 triliun berdampak pada realisasi proyek instansi tersebut.
 
Anggota BPK Rizal Djalil mengatakan, Anggaran Kementerian ESDM pada 2014 sebesar Rp7 triliun. Namun besaran dan tersebut hanya terserap Rp 1,9 triliun. "Dari anggaran Rp7 triliun, yang terserap hanya Rp 1,9 triliun,"  ujar Rizal dalam acara Kebijakan dan Langkah Strategis dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Senin (30/3).
 
Dikatakannya, rendahnya serapan anggaran tersebut lantaran adanya "Jero Syndrom", Mantan Menteri ESDM yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
"Kalau kita melihat dari segi anggaran, realisasi 2014 agak menurun relasiasinya lantaran faktor 'Jero sindrom'," ungkap Rizal.
 
Penetapan status tersangka Jero Wacik, kata Rizal, membuat bawahannya waktu itu berhati- hati dalam membuat proyek dan penyerapan anggaran.
 
Sunandar
Add a comment

Asosiasi Penyalur BBM Minta Pemerintah Tak Berlakukan Tarif Pengawasan BBM

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Asosiasi Penyalur Bahan Bakar Minyak Indonesia (APBBMI) berharap pemerintah tidak mengenakan tarif pengawasan atas bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana tertuang dalam PP No. 11/2015. Pasalnya, peraturan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Perhubungan terkait BBM untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak.
 
Ketua Umum APBBMI, Achmad Faisal mengatakan, sebagaimana dimaksud dalam lampiran PP No. 11/2015 pada halaman 90 butir 7g yang menetapkan bahwa pengawasan bongkar atau muat penangkutan Barang Berbahaya (dikenakan) tarif sebesar Rp25.000 per kilo gram (kg). Dalam peraturan tegas mengatakan, bawha BBM merupakan kategori barang berbahaya.
 
"Besar tarif pengawasan bongkar atau muat pengangkutan barang berbahaya tersebut ternyata ditetapkan jauh lebih tinggi dari harga BBM non subsidi," kata Faisal di Jakarta, Jumat (27/3).
 
Keberatan ini dipakai mengingat BBM merupakan barang atau produk yang merupakan bahan pokok utama bagi kehidupan masyarakat luas. Karena itu, lanjut Faisal, pemerintah seharusnya meninjau ulang penetapan BBM sebagai barang berbahaya yang wajib di kenakan tarif pengawasan bongkar muat pengangkutannya..
 
"APBBMI berharap Pemerintah tidak mengenakan tarif pengawasan atas BBM dalam PP No. 11/2015 dan atau dalam ketentuan ketentuan lainnya," tuturnya.
 
Dikatakannya, asosiasi tidak akan sanggup mengikuti aturan itu mengingat besaran tarif bongkar muat pengakutan pada BBM sangat tinggi. Oleh karenanya, asosiasi untuk sementara waktu tidak akan akan melaksanakan pengangkutan BBM dengan menggunakan jasa pelabuhan laut, di pelabuhan manapun.
 
"Agar tidak terjadi masalah dengan pasokan atau ketersediaan BBM nonsubsidi , maka kami berharap Pemerintah sesegera mungkin mengambil kebijakan yang tepat dan cepat agar angkutan dan pasokan BBM tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat luas," pungkasnya.
 
Sunandar
Add a comment

Penetapan Harga Elpiji 3 Kg Mestinya Berlaku Seragam se-Indonesia

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Pemberlakuan harga elpiji 3 kilo gram semestinya berlaku seragam, sama halnya seperti penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
 
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria, mengatakan bahwa pemerintah harus melakukan evaluasi secara terus menerus, agar ketidakseragaman harga elpiji bisa teratasi.‎ Hal ini menyusul fakta bahwa masyarakat harus membayar LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi (HET).
 
"Pemerintah harusnya mengevaluasi supaya harga bisa seragam se-Indonesia. Soal pricing, harus ada evaluasi terus menerus, bagaimana subsidi ini bisa tepat sasaran," kata Sofyano, Jakarta, Selasa (24/3).
 
Ongkos angkut, lanjutnya, adalah salah satu hal yang menjadi permasalahan ketimpangan harga tersebut. "Ongkos angkut untuk radius di atas 60 km dari SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) dipermasalahkan oleh para agen LPG 3 kg," ujarnya.
 
Sofyano mengrkitisi pemberian kewenangan kepada pemda untuk menetapkan HET. Hal itu dinilai tidak tepat. "Sepertinya ini dilakukan untuk mengakomodir dan meluluskan komplain dari para agen untuk menutupi ongkos angkut tambahan pada radius di atas 60 km dari SPBE, atau filling station tersebut," tuturnya.
 
Menurutnya, HET seharusnya dipahami sebagai harga akhir dan berlaku pada konsumen akhir. "Seperti harga BBM yang diberlakukan sama di seluruh SPBU di Indonesia," ujarnya.
 
Dia menambahkan, penetapan HET ini telah secara tegas diatur dalam Perpres No 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG. Aturan itu harusnya menjadi acuan bagi lembaga-lembaga di bawah Presiden.
 
"Terhadap penetapan HET ini bisa diatur oleh tiga lembaga, yakni Kementerian ESDM, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah," pungkasnya.
 
Sunandar
Add a comment

Berita Lainnya