Senin, 25 Mei 2015

Hukum & Politik

Terpelanting Konflik Politik di Usia 80

Ahmad Syafii Maarif* 
Selama dua-tiga minggu terakhir, belantara politik Indonesia menjadi gaduh oleh perseteruan eli te dua lembaga penegak hukum: Polri versus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), gara-gara pencalonan Komjen Budi Gunawan (BG) oleh Presiden Joko Widodo yang disetujui DPR, tetapi yang ditolak oleh pendapat umum.
 
Penolakan ini terutama karena BG telah dinyatakan sebagai status tersangka oleh KPK sebelum dilakukan fit and proper test oleh Komisi III DPR yang dengan penuh kegirangan telah menyetujui calon yang diajukan itu. Beberapa politisi dengan semangat tinggi mengatakan bahwa dengan persetujuan DPR itu, maka apa yang selama ini dikenal dengan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) telah lebur menjadi satu. Apakah memang sesederhana itu?
 
Pencalonan yang disetujui oleh DPR itu mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama para aktivis antikorupsi yang tanpa dikomando telah bergerak untuk menentang calon kapolri itu. Seperti kita maklum, BG juga pernah dimasukkan daftar calon menteri dalam kabinet Jokowi-JK, tetapi gagal masuk karena ada catatan merah dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan KPK.
 
Para pengusung BG menjadi berang. Kemudian, tanpa meminta pertimbangan PPATK lagi, BG malah diusung untuk menjabat kapolri sekalipun sedang menyandang atribut sebagai tersangka. Ekornya, suasana politik nasional menjadi panas, jika bukan ganas.
 
Perseteruan Polri dan KPK semakin parah, sekalipun sebenarnya hanya menyangkut para elitenya belaka. KPK sedang dibumihanguskan secara sistematis tanpa ampun. Satu per satu komisioner KPK mau dijadikan tersangka, didahului oleh Bambang Widjojanto (BW) yang ditangkap dan diborgol tangannya saat yang bersangkutan sedang mengantarkan anaknya ke sekolah.
 
Cara penangkapan yang biadab ini telah menuai protes keras dari berbagai pihak. Presiden karena melihat tanggapan publik yang negatif terhadap pencalonan BG tampaknya kemudian sedikit menjadi gamang dan mulai berpikir ulang dengan segala risiko politik yang mengiringinya.
 
Demikianlah bola panas itu terus bergulir. Presiden kemudian membentuk Tim Konsultatif Independen atau lebih dikenal dengan nama Tim 9 yang terdiri atas Jimly Asshiddiqie, Tumpak H Panggabean, Imam B Prasodjo, Erry Riyana Hardjapamekas, Hikmahanto Juwana, Oegroseno, Bambang Widodo Umar, Sutanto (tidak aktif), dan Ahmad Syafii Maarif. Selain saya yang tinggal di Yogyakarta, delapan yang lain adalah penduduk Jakarta.
 
Sewaktu pertemuan perkenalan di Istana sebelumnya saya tidak hadir. Baru Selasa, 27 Januari 2015, saya turut dalam rapat di kantor Mensesneg yang mendiskusikan draf Keppres yang telah disiapkan yang akan menjadi asas legalitas bagi Tim 9. Sebenarnya malam itu juga diharapkan Keppres itu akan ditandatangani Presiden, tetapi dia sedang berada di Sumatra Utara.
 
Rabu, 28 Januari pagi, Mensesneg dan Menseskab menemui saya di Apartemen Kuningan menjelaskan bahwa keppres tidak jadi dikeluarkan. Saya sama sekali tidak kaget dengan infomasi ini karena kelahiran tim ini memang tidak dikehendaki oleh pihak-pihak pengusung BG.
 
Apalagi anggota tim ini adalah orang-orang merdeka yang tidak punya kepentingan pribadi apa-apa kecuali agar Polri dan KPK tidak menguras energi untuk berseteru sehingga lupa melawan korupsi. Tetapi, alangkah sulitnya, masing-masing pihak telah sama memasang kuda-kuda. Ujungnya bagi Polri: pimpinan KPK harus dihabisi dan otomatis para koruptor berpesta pora.
 
Rabu menjelang siang, Tim 9 (tidak lengkap) diterima Presiden di Istana. Terjadilah pembicaraan tentang masalah Polri versus KPK ini. Tim tidak lagi mempersoalkan ada keppres atau tidak. Kami bertekad untuk membantu Presiden dalam mencari penyelesaian.
 
Tidak seluruhnya isi pembicaraan di Istana ini dapat saya rekamkan di sini. Tetapi, pada pokoknya Tim 9 menyarankan kepada Presiden seperti yang tertuang dalam lima butir rekomendasi yang digelar di dalam konferensi pers sore Rabu itu di lingkungan Sekneg. Butir rekomendasi yang kemudian menghebohkan itu adalah agar BG tidak dilantik menjadi Kapolri.
 
 
*Ketua Tim 9 bentukan Presiden Joko Widodo, dan Ketua Umum Muhammadiyah Periode 2000-2005.
Add a comment

Ini Pidato Lengkap Presiden Joko Widodo

JAKARTA, PedomanNEWS - Presiden Joko Widodo telah menegaskan untuk mempercepat pelayanan birokrasi dan pembangunan sektor kelautan atau kemeritiman selama lima tahun kedepan. Hal itu Jokowi sampaikan dalam pidato perdana kenegaraannya saat sidang paripurna pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019 di Gedung MPR.
Add a comment

Jokowi Harus Berkaca dari Kuntoro Soal UKP4

Edy Mulyadi*
 
Soal bagi-bagi jatah menteri di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla belum kelar benar.  Kini, menggelinding pula wacana perlu tidaknya keberadaan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) untuk dipertahankan.
 
Tentu saja, sebagaimana lazimnya sebuah wacana, UKP4 pun menyeruakkan kontroversi. Sebagian berpendapat institusi ini masih diperlukan. Paling tidak, lembaga bentukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini dapat membantu Presiden untuk mengawasi dan menilai kinerja para menteri selaku pembantu Presiden.
Add a comment

Pasca Pilpres, Keamanan Bakal Terkendali

Oleh: Saurip Kadi*
 
Dasyatnya perang opini dalam Pilpres kali ini, merupakan contoh bagaimana paradigma baru "Assymetric Warfare" dalam dunia Intelejen. Dampak yang tidak bisa dihindari adalah munculnya kekhawatiran banyak pihak dalam berbagai bidang kehidupan.
Add a comment

Surat Arswendo untuk Prabowo-Hatta

Disertai salam buat Bapak Prabowo-Hatta yang baik,
 
Saya, Arswendo, dan sebenarnya kurang percaya bahwa surat seperti ini bisa mengubah sikap. Apa lagi dalam soal di mana kepresidenan dipertaruhkan. Jadi saya lebih percaya kalau ada perubahan, itu semata karena Bapak Prabowo-Hatta menghendaki secara pribadi, bukan semata karena surat yang bahkan kesempatan dibaca dan direnung sangat kecil. Tak apa kalau tak terbaca, biarlah surat ini menjadi doa. Dan karena itu saya berpengharapan.
Add a comment

Surat Romo Magnis Suseno ke Prabowo

alt

Romo Franz Magnis-Suseno*

Saudara-saudari,
 

Pertama, saya mohon maaf kalau kiriman ini yang jelas berpihak, tidak berkenan, apalagi di masa puasa. Namun beberapa hari sebelum pilpres saya merasa terdorong sharing kekhawatiran saya.
Saya mau menjelaskan dengan terus terang mengapa saya tidak mungkin memberi suara saya kepada Bapak Prabowo Subiyanto. Masalah saya bukan dalam program Prabowo. Saya tidak meragukan bahwa Pak Prabowo, sama seperti Pak Joko Widodo, mau menyelamatkan bangsa Indonesia. Saya tidak meragukan bahwa ia mau mendasarkan diri pada Pancasila. Saya tidak menuduh Beliau antipluralis. Saya tidak meragukan iktikat baik Prabowo sendiri.

Add a comment

Jokowi Tidak Akan Meninggalkan Jakarta

Firdaus Ali*


Jumat, 14-03-2014 pukul 14:45 WIB, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi mengumumkan Joko "Jokowi" Widodo sebagai Calon Presiden RI asal partai besutan Megawati Soekarnoputri itu yang diikuti oleh masyarakat dengan penuh harap. Penantian panjang yang sarat polemik serta dipenuhi dikotomi pro dan kontra majunya Jokowi sebagai Capres RI terbalas. Pengumuman tersebut pasti disambut dengan syukur dan penuh suka cita pihak yang mengharapkan perubahan ke depan jika dipimpin oleh seorang Jokowi. Di pihak lawan, tentunya menimbulkan kekecewaan amat sangat, karena seorang Jokowi tentunya menjadi saingan yang berat sesuai hasil dari berbegai survei.

Add a comment

PLEDOI BENHAN: Membangun Demokrasi Orang Biasa

alt

Benny Handoko [ @benhan ]

Benny Handoko atau di twitter dikenal dengan nama panggilan @benhan akhirnya divonis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini Rabu 5 Februari 2014 selama enam bulan tetapi tidak dijalani di dalam penjara dengan masa percobaan selama satu tahun. Berikut ini media online nasional www.PedomanNEWS.com memuat utuh pidato pembelaannya, dimana pendiri PedomanNEWS M. Fadjroel Rachman sempat dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi fakta meringankan.

Add a comment

Opini Lainnya