Selasa, 01 September 2015

Investasi

Pertamina dan Pemprov Jabar Teken Kerjasama Pembangunan DPPU Bandar Udara Internasional

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - PT Pertamina (Persero) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalin kesepakatan untuk pembangunan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) untuk Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.
 
Penandatanganan Kesepakatan Bersama tersebut dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta hari ini (26/05). Kesepakatan bersama akan mencakup perencanaan hingga pembangunan DPPU BIJB.
 
“Kami mengucapkan terimakasih atas kepercayaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pertamina untuk penyediaan bahan bakar pesawat udara di BIJB yang diyakini akan menjadi pemicu bagi pertumbuhan investasi dan perekonomian masyarakat Jawa Barat. Keberadaan Pertamina dalam penyediaan bahan bakar di BIJB juga merupakan bukti konkret akan kontribusi perusahaan dalam penyediaan bahan bakar, khususnya untuk pesawat udara,” terang Dwi.
 
Saat ini, Pertamina telah mengelola sebanyak 62 DPPU yang tersebar di seluruh Indonesia dengan produk utama berupa Avtur dan Avgas. Pertamina memproyeksikan pertumbuhan permintaan Avtur di Indonesia berada di kisaran 2,5 persen-6 persen per tahun dalam beberapa tahun mendatang, di mana dalam dua tahun terakhir konsumsi Avtur telah berada di kisaran 4 juta kiloliter per tahun.
 
Sunandar
Add a comment

Pemberian Tax Allowance Bakal Tarik Investasi Hilirisasi Batubara

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Pemberian kemudahan fiskal tax allowance akan menarik minat investasi untuk gasifikasi batubara (coal gasification) dan batubata tercairkan (coal liquifaction) di dalam negeri.
 
Deputi Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan besaran investasi proyek gasifikasi batubara dan batubara tercairkan tergolong tinggi yang mencapai US$3 miliar.
 
"Batasan dalam Permen ESDM tersebut yang relatif rendah tentu memberikan dampak positif, yakni bisa mengakomodasi teknologi-teknologi baru yang mungkin investasinya bisa lebih rendah untuk bisa mendapatkan fasilitas tax allowance," kata Hendra di Jakarta, Senin (25/5).
 
Lebih lanjut Hendra mengemukakan, upaya pemerintah menarik minat investor sebaiknya tidak hanya memberi kemudahan fiskal. Namun akan lebih baik lagi apabila pemerintah juga memberi kepastian berusaha di sektor batubara. Pasalnya, hilirisasi batubara merupakan proyek jangka panjang dengan rentang waktu hingga 30 tahun. 
 
Namun peraturan yang ada hanya memberi batas waktu pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) selama 20 tahun serta bisa diperpanjang 2x10 tahun. Sebab itu, lanjut dia, APBI berharap pemerintah membuat aturan khusus mengenai perijinan proyek hilirisasi batubara.
 
"Ada faktor-faktor lain yang jadi pertimbangan investor. Faktor jaminan kepastian hukum juga penting karena investasi di hilirisasi batubara itu jangka panjang 30 tahun bahkan lebih. dilain pihak jangka waktu IUP 20 tahun dan hanya dapat diperpanjang 2x10 tahun," tuturnya.
 
Seperti diketahui, kemudahan fiskal atau tax allowance tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/Atau di Daerah-Daerah Tertentu.
 
Sunandar
Add a comment

Investasi di Sektor Energi, ESDM Terbitkan Permen tentang Tax Allowance

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/Atau di Daerah-Daerah Tertentu. 
 
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan peraturan pelaksana ini suduah ditandatangani Menteri ESDM Sudirman Said, dan saat ini dalam proses di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 
"Permen tersebut sudah ditandatangani oleh Menteri ESDM tanggal 13 Mei, sekarang dalam proses pengundangan di KemKumHAM," kata Dadan di Jakarta, Rabu (20/5).
 
Secara garis besar, Dadan mengemukakan, dalam Permen tersebut disebutkan jenis investasi yang dapat tax allowance yakni proyek pembangkit listrik, industri produk batubara dan pengilangan minyak serta pertambangan.
 
Lebih lanjut dia mengemukakan, dalam Peraturan Menteri itu memuat batasan minimum investasi yang bisa mendapat tax allowance. Untuk proyek pembangkit listrik batasan investasinya Rp30 miliar, bagi industri produk dari batubara dan pengilangan minyak bumi dengan investasi minimum Rp200 miliar. Sedangkan investasi minimum proyek pertambangan yang bisa dapat tax allowance sebesar Rp100 miliar.
 
"Lebih lengkapnya nanti setelah proses Permen itu selesai. Akan kami umumkan ke publik," pungkasnya.
 
Sunandar
Add a comment

Proses Likuidasi, Pertamina Siap Ambil Alih Aset dan Lunasi Hutang Petral Group

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - PT Pertamina (Persero) menyatakan, proses likuidasi Pertamina Energy Trading (Petral) Group telah berjalan sejak 15 Mei ini. Saat ini, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini tengah mereview legal due diligence dan audit financial melalui auditor independen.
 
Vice President Corpoarte Communication PT Pertamina (Persero) Wianda A. Pusponegoro mengemukakan, proses audit tersebut akan diketahui berapa besar aset yang dimiliki Petral Group dan kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh perusahaan.
 
"Nanti kita bisa melihat likuidasi tersebut bisa diambil langsung Pertamina dan semua hutangnya akan dilunasi oleh Pertamina," ujar Wianda di Jakarta, Selasa (19/5).
 
Dia menegaskan, proses likuidasi Petral Group termasuk  Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES) dan Zambesi Investments Limited (Zil). "Kita harus tahu dulu berapa asetnya. Kemudian nilai aset tersebut juga harus diketahui. Setelah itu kita juga harus melakukan dengan mekanisme yang baik untuk kemudian bisa masuk ke dalam aset-asetnya Pertamina," tuturnya. Seperti diketahui, aset Petral mencapai US$2 miliar.
 
Dia pun berharap bahwa proses audit tersebut tidak berlangsung lama, meski jajaran direksi Pertamina dan Kementerian BUMN telah menargetkan hasil audit akan selesai pada April 2016.
 
"Kita harap nggak terlalu lama. Karena waktunya juga sudah ditentukan. Total liquidasi formil itu bisa selesai sebelum April 2016," pungkasnya.
 
Sunandar
Add a comment

Buka Kantor Perwakilan di Malaysia, Langkah Awal Pertamina untuk Ekspansi ke Negara lain

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - PT Pertamina (Persero), perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membuka kantor perwakilan di Malaysia.
 
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Wianda A. Pusponegoro membenarkan bahwa kantor perwakilan resmi Pertamina Malaysia Exploration-Production di negeri jiran ini lantaran perseroan sudah akuisisi 6 blok migas Murphy.
 
"Kita harapkan dengan adanya kantor itu kita juga bisa ekspansi tidak hanya di Malaysia namun di lingkup regional. Karena kita sudah punya blok di Irak dan Algeria," ujar Wianda di Jakarta, Senin (18/5).
 
Menurutnya, pemilihan kantor perwakilan kantor di Malaysia lantaran dari segi keekonomian dan produksinya potensial. "Saat ini produksi rata-rata dari 6 blok di luar, 37.500 barel per hari. Kita harap ada peningkatan jadi dengan ekspansi kita harapkan akan ada opportunity untuk ekspansi," tuturnya.
 
Seperti diketahui, sejak akhir November 2013 Pertamina secara resmi mengakuisisi kepemilikan Murphy di enam blok migas. Dengan enam blok tersebut Pertamina bertekad untuk bisa memberikan yang terbaik dalam kemitraan. 
 
Adapun pembukaan kantor Pertamina Malaysia Exploration-Productionmenunjukkan komitmen Pertamina untuk bekerjasama dengan para mitra dalam upaya melakukan eksplorasi dan produksi migas di wilayah kerja di Malaysia.
 
Sunandar
Add a comment

Pertamina Kembangkan Solar Emulsi untuk Kurangi Konsumsi BBM

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, PT Pertamina (Persero) tengah mengembangkan solar dengan campuran air (emulsi) yang bertujuan mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).
 
Vice Presiden Research and Development Direktorat Pengolahan Pertamina Eko Wahyu Laksono mengatakan, solar campur air ini memiliki keuanggulan lebih yaitu ramah lingkungan. "Keuntungan solar emulsi lebih rendah dengan solar 48. Grafik solar emulsi (emsisi) 5 persen, solar 48,15 persen jauh lebih hitam," kata Eko, di kantor pusat Pertamina, Jakarta, Senin (18/5).
 
Kendati demikian, dia mengingatkan kepada masyarakat bahwa proses pencampuran solar dengan air ini tidak bisa dilakukan secara manual. Pasalnya, membutuhkan campuran kandungan surfactan dan proses percampurannya dilakukan dengan cara khusus.
 
"Solar campur air bisa jadi bahan bakar, tapi tidak kami sarankan karena ada surfactant, dengan pengadukan kecepatan tinggi satu alternatif bahan bakar solar yg ramah lingkungan," tuturnya.
 
Dikatakannya, proses pencampuran solar tersebut sudah dilakukan negara lain. Solar campur air sudah diuji coba pada kendaraan dan cocok untuk kendaraan transportasi publik dan nelayan.
 
"Sasaran kita tidak kendaraan bermotor, tapi transpotasi publik dan nelayan, kita uji high speed engine," tutupnya.
 
Sunandar
 
Add a comment

Pemerintah Minta Freeport Segera Teken Perjanjian Definitif Rencana Pembangunan Smelter

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT Freeport Indonesia segera menandatangani perjanjian definitif (definitive agreement) atas rencana kerja pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) katoda tembaga.
 
"Kami minta itu (definitive agreement) dipercepat. Juli nanti kan batas waktu ekspornya," ujar Direktur Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Edi Prasodjo di Jakarta, Senin (4/5).
 
Seperti diketahui, Kementerian ESDM sebelumnya menegaskan bahwa rencana kerja tersebut diperlukan sebagai acuan evaluasi kemajuan pembangunan smelter. Pasalnya kemajuan smelter menjadi salah satu syarat mutlak untuk mendapatkan perpanjangan izin ekspor konsentrat. Syarat izin ekspor ialah minimal 60 persen pembangunan smelter atau penyerapan investasinya untuk setiap 6 bulan. Pemerintah memberikan izin ekspor selama 6 bulan dan bisa diperpanjang untuk 6 bulan berikutnya.
 
Freeport akan membangun smelter tembaga dengan kapasitas 2 juta ton konsentrat tembaga di Gresik, Jawa Timur. Smelter tersebut akan berdiri diatas lahan milik PT Petrokimia Gresik seluas 80 hektar. Freeport, Petrokimia dan Mitsubishi telah menandatangani kesepakatan kerjasama pada akhir Januari kemarin.
 
Pemerintah telah memberi perpanjangan izin ekspor bagi Freeport untuk periode Januari-Juli 2015 nanti. Ini merupakan perpanjangan izin pertama setelah pemberian izin ekspor diberikan untuk periode Juli 2014-Januari 2015. Freeport mendapatkan perpanjangan izin ekspor karena kemajuan pembangunan smelter telah mencapai 62 persen untuk 6 bulan pertama lantaran telah memiliki lahan.
 
Sunandar
Add a comment

ESDM Minta Freeport dan BUMD Papua Teken MoU rencana Pembangunan Smelter

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT Freeport Indonesia segera melakukan nota kesapahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Papua. Nota kesepahaman tersebut terkait pembangunan smelter untuk meningkatkan nilai tambah pertambangan di dalam negeri.
 
"Kami minta Freeport Indonesia untuk melakukan nota kesepahaman dengan BUMD Papua segera dimulai meski realisasi smelter ini baru terwujud 4 sampai 5 tahun ke depan," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, R. Sukhyar di Jakarta, Kamis (30/4).
 
Menurutnya, rencana smelter di Papua yang mempunyai kapasitas produksi 900 ribu ton konsentrat ini memang wajib direalisasikan. Hal ini dilakukan guna mendorong ekonomi masyarakat setempat.
 
Kendati demikian, Sukhyar mengakui bahwa pembangunan smelter di Papua akan membutuhkan waktu cukup panjang lantaran Freeport telah lebih dulu berencana membangun smelter di Gresik, Jawa Timur.
 
"Walaupun baru terwujud 4-5 tahun dari sekarang harus ada MoU juga dengan BUMD di Papua. Dan jangan sampai MoU ini terlewati," pungkasnya.
 
Sunandar
Add a comment

ESDM Sesalkan Progres Smelter Freeport Indonesia

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sampai saat ini masinh menunggu laporan rencana kerja pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) mineral tambang PT Freeport Indonesia. ESDM memberikan tenggat waktu perusahaan asal Amerika Serikat ini hingga 24 Juli 2015.
 
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, R Sukhyar mengatakan, Freeport Indonesia telah melaksanakan nota kesapahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Petrokimia Gresik untuk penyewaan lokasi lahan. Freeport juga telah menjalin kerja sama dengan Mitsubishi dalam membangun smelter.
 
Dia menginginkan realisasi nota kesapahaman dan kerja sama tersebut segera diwujudkan dalam bentuk perjanjian secara definitif. "Yang terpenting itu kan kasih waktu, itu kan enam bulan sampai dengna Juli. Jadi bukan MoU lagi tapi definitif agreement dengan Petrokimia dan Mitsubishi," ujar Sukhyar di kantor Ditjen Minerba, Jakarta, Kamis (30/4).
 
Lebih lanjut Sukhyar mengemukakan, progres pembangunan smelter tersebut sudah harus diberikan tiga bulan sejak MoU diteken oleh Freeport. Namun, bentuk permintaan itu hanya dilakukan secara lisan.
 
"Waktu itu kita minta tiga bulan, udah lewatkan. Tapi banyak lisan tapi kita kasih batas waktu enam bulan itu," tuturnya.
 
Seperti diketahui, Freeport Indonesia berencana membangun smelter di Gresik, Jawa Timur. Smelter tersebut mempunyai kapasitas produksi 2 juta ton konsentrat.
 
Sunandar
 
Add a comment

Berita Lainnya