Selasa, 30 Juni 2015

Investasi

Pemerintah Rencana Bangun 4 Kilang BBM Senilai Rp480 Triliun

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Pemerintah berencana membangun empat kilang pengolahan bahan bakar minyak di dalam negeri senilai Rp480 triliun.
 
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja mengatakan, dalam delapan tahun ke depan, akan terbangun empat kilang baru, dan empat kilang revitalisasi (Pertamina).
 
"Nilai investasi untuk satu kilang sekitar Rp100 sampai Rp120 triliun dengan kapasitas masing-masing kilang tersebut 300 ribu barel," ujar Wirat di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (20/4).
 
Menurutnya, rencana pembangunan empat kilang tersebut dilakukan secara bertahap hingga 10 tahun ke depan. Kilang tersebut, kata Wirat, untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri yang diperkirakan akan mencapai 1,2 juta barel.
 
Kendati demikian, saat dikonfirmasi mengenai lokasi pembangunan kilang tersebut, Wirat belum bisa membeberkan. "Lokasi belum, masih dalam tahap proses. Ini ada intensif khusus, dan kita harapkan tahun ini mulai pengerjaan kilang tersebut," pungkasnya.
 
Sunandar
Add a comment

‎Pertamina Luncurkan BBM Pertalite, BPH Migas: Impor BBM Tak Berubah

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Kepala Badan Pengatur Hiliri Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Norsaman Sommeng mendukung upaya PT Pertamina (Persero) untuk meluncurkan produk baru bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang mempunyai kadar oktan antara 88 sampai 92.
 
Menurutnya, peluncuran produk baru BBM tersebut tidak akan berpengaruh pada impor BBM. "Kalau impor sama saja. Misal impornya 60 persen yang terbagi untuk RON 92 dan 95 dan Pertalite, sama. Ngga ada yang berubah," ujar Andy saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (20/4).
 
Lebih lanjut Andy mengemukakan, peluncuran produk baru tersebut merupakan strategi korporasi dalam rangka bagaimana meningkatkan portofolio perseroan. 
 
"Yang namanya usaha kalau ngga untung bagaimana?," tuturnya.
 
Kendati demikian, Andy memastikan, produk Pertalite akan memengaruhi kuota BBM nasional. "Pastinya ada kan, misalnya ada premium, pertamax, pertamax plus lalu ada pertalite berarti ada presentase yang hilang. Bisa saja pertamax atau premium. Itu kan (Pertalite) hanya tambahan produk saja," ungkap Andy.
 
Dia berharap, peluncuran produk Pertalite mampu dijangkau oleh masyarakat dan badan usaha mendapatkan keuntungan untuk mengembalikan modal investasinya.
 
"Masyarakat harus mendapatkan harga yang terjangkau, badan usaha juga harus mendapatkan keuntungan sehingga ada pengembalian modal investasinya. Dan pemerintan menjalankan fungsinya sebagai policy maker," pungkasnya.
 
Sunandar
Add a comment

DPR Minta Pertamina Konsultasi dengan Pemerintah sebelum Memasarkan BBM Pertalite

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika meminta Pertamina berkonsultasi dengan pemerintah terkait rencana pemasaran produk baru bahan bakar minyak dengan label Pertalite yang akan diluncurkan pada Mei mendatang.
 
Menurut Kardaya, alasan kenapa Pertamina harus berkonsultasi dengan pemerintah terkait rencana tersebut, lantaran BBM merupakan komoditas menyangkut hajat hidup orang banyak.
 
"Kalau ingin memasarkan produk BBM baru harus dikaji dulu, bicara dulu dengan pemerintah," ujar Kardaya di Jakarta, Jumat (17/4).
 
Kendati demikian, Kardaya juga meminta pemerintah tidak membiarkan Pertamina mengeluarkan produk baru tanpa ada pengawasan.
 
"Pemerintah tidak boleh tinggal diam, kita belum pernah mendengar hal ini, ini sangat tidak baik, suasana seperti ini seolah abaikan rakyat," ungkapnya.
 
Dia pun menduga bahwa Pertamina sengaja tidak memberi tahu pemerintah terkait rencana pemasaran Pertalite. Sebab, pemerintah belum ada pembicaraan dengan DPR.
 
"Pemerintah sudah terlibat belum? Inikan pemerintah belum pernah menyampaikan ke DPR," pungkasnya.
 
Sunandar
Add a comment

Larang Ekspor Tanah Jarang, PT Timah Minta Pemerintah Siapkan Masterplan dan Pasar

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Timah (Persero) meminta pemerintah menyiapkan masterplan dan pasar terhadap rencana pelarangan ekspor mineral tanah jarang (rare earth).
 
Sekretaris Perusahaan PT Timah (Persero) Agung Nugroho mengatakan, perseroan mendukung rencana pemerintah menerapkan larangan ekspor tambang tersebut. Pasalnya, tujuan larangan ekspor tersebut untuk menghidupi industri dalam negeri. Namun, dia masih menyangsikan industri yang bakal menyerap produk olahan tanah jarang belum sepenuhnya tumbuh di tanah air.
 
"Jadi pemerintah harus punya masterplan untuk tanah jarang seperti apa. Selain itu waktu penerapannya ditetapkan sehingga industri memiliki persiapan," kata Agung di Jakarta, Kamis (16/04).
 
Dikatakannya, perseroan memiliki proyek pengolahan tanah jarang yang berlokasi di kawasan industri Tanjung Ular, Bangka Belitung. Proyek tersebut ditargetkan commisioning atau uji coba produksi pada Juni 2015. Sedangkan produksinya bisa dimulai pada Agustus dengan kapasitas 30 - 40 kilogram per hari. Adapun kapasitas pengolahan tanah jarang itu mencapai 50 kilogram per hari.
 
Menurutnya, produk olahan tanah jarang itu bakal diserap oleh Jepang. Namun perjanjian jual beli produk olahan ditandatangani setelah pihak Jepang melihat produk tersebut. "Kalau pemerintah melarang ekspor tanah jarang dan pasar di Indonesia sudah ada, kami sangat senang," pungkasnya.
 
Sunandar
Add a comment

Investasi Smelter, Gasifikasi, dan Pencairan Batubara Dapat Tax Allowance

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan investasi untuk meningkatkan nilai tambah pertambangan melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral (smelter), gasifikasi batubara, serta coal to liquefaction akan mendapatkan tax allowance.
 
Pemberian tax allowance sebagaimana tercantum dalam Revisi Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2011 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan Daerah Tertentu (Tax Allowance).
 
Kepala Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Syamsu Daliend mengatakan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara sudah diamanatkan dalam UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Revisi PP 52 ini diharapkan mampu menarik minat investor untuk menanamkan modalnya pada bidang usaha tersebut.
 
"Dalam Revisi PP 52 itu disebutkan untuk sektor pertambangan yang mendapat tax allowance itu smelter untuk mineral dan coal gasification and coal to liquefaction," kata Syamsu di Jakarta, Rabu (15/4).
 
Dikatakannya, pihaknya sudah meminta masukan dari asosiasi pertambangan terkait besaran minimal investasi smelter dan coal gasification serta coal to liquefaction. Pasalnya dalam Peraturan teknis yang akan diterbitkan oleh ESDM akan memuat kriteria investasi yang bisa mendapatkan tax allowance.
 
"Mereka sudah menyampaikan usulannya. Hasilnya itu akan kami kirimkan ke Biro Hukum Kementerian ESDM," ujarnya.
 
Syamsu mengingatkan bahwa smelter yang akan mendapatkan tax allowance ialah smelter yang sudah beroperasi, smelter yang baru dibangun serta ekspansi smelter yang beroperasi. Namun dia menegaskan tax allowance hanya diberikan bagi smelter yang diberada di luar pulau Jawa.
 
Sunandar
Add a comment

Bentuk Badan Usaha, Perhapi Usulkan Pemerintah Ambil Alih Freeport Indonesia

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengusulkan pemerintah pusat membentuk badan usaha baru untuk mengambil alih wilayah tambang PT Freeport Indonesia.
 
Ketua Working Group Kebijakan Publik Perhapi, Budi Santoso menegaskan, pemerintah tidak perlu mengkuatirkan atas usulan tersebut. Pasalnya, dengan dibentuknya badan usaha untuk pengambilalihan wilayah tambang yang beroperasi di Papua, maka kelanjutan kegiatan operasi tambang tersebut tidak perlu dikuatirkan.
 
"Dan itu benefitnya bisa dirasakan lebih besar selama 20 tahun ke depan daripada memaksakan keadaan jangka pendek," ujar Budi di Jakarta, Rabu (15/4).
 
Sebab itu, kata Budi, sangat memprihatinkan apabila alasan pemerintah bahwa pembangunan Papua bergantung kepada Freeport Indonesia. "Sangat memalukan bangsa Indonesia dan menunjukkan pemerintah tidak percaya diri untuk membangun bangsanya sendiri," tegasnya.
 
Lebih lanjut Budi mengemukakan, Freeport Indonesia selama 50 tahun hanya berperan untuk pembangunan Timika. Adapun untuk Papua, masih menggunakan APBN.  
 
"Kalau pemerintah membuat BUMN dan BUMN itu bisa cari dana untuk membangun dan melanjutkan Freeport ini tidak cuma manfaat ekonomi tetapi percaya diri bangsa. Habisnya kontrak karya dan kembali kepada pemerintah Indonesia tidak ada yang dilanggar (sama seperti kembalinya Hongkong ke China) dan sudah pada saatnya Indonesia mengambil alih sumber dayanya sendiri," pungkasnya.
 
Sunandar
Add a comment

Ini Poin Renegosiasi Kontrak Freeport yang Belum Mencapai Kesepakatan

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, PT Freeport Indonesia belum menyampaikan pengajuan rencana kerja pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) katoda tembaga.
 
Direktur Jenderal Mineral dan Batuubara Kementerian ESDM, R. Sukhyar mengatakan Freeport Indonesia sampai saat ini belum menyampaikan rencana kerja. Menurutnya, masih terdapat beberapa poin renegosiasi yang belum mencapai kata kesepakatan.
 
"Belum ada (rencana kerja). Jadi kan sama Freeport masih masalah kelanjutan operasi, masalah smelter belum ada perencanaan, dan masalah divestasi," ujar Sukhyar saat ditemui di kantor Ditjen Minerba, Jalan Supomo No.10, Jakarta, Selasa (14/4).
 
Menurutnya, sembari menunggu diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM terkait divestasi, pihak Freeport Indonesia semestinya sudah bisa memulai untuk mengajukan rencana kerja.
 
"Sebenarnya (Freeport) sudah bisia memulai. Saya kira itu hal-hal penting smelter dan kelanjutan operasi. Kalau soal divestasi kan perhitungan saja," ungkapnya.
 
Seperti diketahui, Kementerian ESDM akan melaporkan hasil rekomendasi kelangsungan kontrak pertambangan PT Freeport Indonesia kepada Presiden RI, Joko Widodo pada Rabu 15 April 2015. 
 
"Karena kan memang itu kan secara reguler harus memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo. Itu mungkin yang dimaksud pak menteri. Itu aja," pungkasnya.
 
Sunandar
Add a comment

Perusahaan Migas Dapat Penangguhan L/C per Tiga Bulan

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan rekomendasi penangguhan mekanisme surat kredit berdokumen dalam negeri atau Letter of Credit (L/C) perusahaan migas selama tiga bulan
 
Menurut Wirat, Saat ini sudah banyak perusahaan migas yang mengajukan permohonan penangguhan L/C. Sayangnya, dia belum membeberkan perusahaan apa saja yang akan mengajukan penangguhan tersebut.
 
"Sudah banyak yang mengajukan. Untuk yang kontrak jangka panjang mereka rutin ekspor, (mereka) mengusulkan penangguhan (penerapan L/C)," kata Wiratmaja di Jakarta, Senin (13/4).
 
Dikatakannya, penangguhan L/C tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 26 Tahun 2015 tentang Ketentuan Khusus Pelaksanaan Penggunaan Letter of Credit (L/C) untuk Ekspor Barang Tertentu. Dia bilang penangguhan satu perusahaan dengan perusahaan migas lainnya berbeda-beda. Hal tersebut tergantung dari kontrak yang dipegang antara pihak penjual dan pembeli.
 
"Penangguhan itu tergantung case by case. Yang ekspor ekses kargo itu case per case. Kalau ekspor rutin per tiga bulan (penangguhan L/C)," ujarnya.
 
Barang-barang yang diwajibkan menggunakan L/C meliputi komoditas mineral, batubara, migas, hingga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) berikut produk turunannya. Diwajibkan pula menggunakan L/C melalui bank devisa dalam negeri. Aturan ini bertujuan untuk menertibkan eksportir dalam hal administrasi pencatatan devisa.
 
Sunandar
Add a comment

‎ESDM Usulkan Percepatan Perubahan Status KK Freeport menjadi IUPK

  • PDF
alt

JAKARTA, PedomanNEWS - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menyampaikan rekomendasi hasil renegosiasi kontrak pertambangan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satu rekomendasi penting yang akan disampaikan kepada Presiden adalah perubahan status Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pasalnya, perubahan status tersebut berkaitan dengan perpanjangan kontrak pertambangan PT Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 2021.

Ketua Penelaah Smelter Nasional Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Said Didu mengatakan, hal mendesak untuk dilakukan segera oleh pemerintah adalah untuk mempercepat perpanjangan kontrak perusahaan asal Amerika Serikat. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan Said Didu yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

"Alternatifnya adalah, kalau mengikuti KK maka nunggu 2019, KK dan PP, maka 2019 baru boleh diotak-atik. Tapi secara riil poltik ngga mungkin, kan pemilu, jadi sama sekali tidak ada kegiatan. Nah mencari terobosan," ujar Said di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/4).

Menurutnya, alasan percepatan perubahan status perizinan tersebut lantaran tambang terbuka (open pit) di atas tanah Papua akan habis pada 2017. "Problem 2017 akan berhenti open pitnya. Masa 2017-2019 nongkrong saja, karena tidak ada kepastian perpanjangan. Karena openpit selesai 2017 dan perpanjangan baru dibahas 2019 berarti apakah tidak boleh ada kegiatan?," tanyanya.

Adapun, lanjut Said, kalau mencari altenartif lain, adalah bagaimana mempercepat kontrak. Pasalnya, pada 2021 status perizinan berubah menjadi IUPK. "Jadi kalau skenario pertama, sesuai KK maka KK diubah menjadi IUPK di 2021 dan baru dibahas 2019. Alternatif kedua, percepat perubahan status IUPK, dimajukan, itu tidak melanggar UU. Ini tidak ada di UU, tapi ini terobosan saja. Dasarnya adalah apakah kegiatan tambang tersebut dibiarkan menganggur 2017?," ucapnya.

Kendati pun Freeport Indonesia, kata Said, sebagaimana tertuang dalam klausul KK mempunyai hak untuk memperpanjang 2x10 tahun setelah 2021. Tapi keinginan untuk mempercepat perubahan status perizinan merupakan pilihan realistis, baik secara bisnis, maupun politis. "Pilihan tersebut berkaitan dengan kewajiban Freeport Indonesia untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri. Ini yang akan disampaikan kepada Presiden Jokowi," pungkasnya.

 

Sunandar

 

Add a comment

Berita Lainnya