Jumat, 31 Juli 2015

Investasi

Realisasikan Program 35.000 MW, PLN Minta Pemerintah Berikan Kemudahan Administrasi

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - PT PLN (Persero) meminta pemerintah memberikan kemudahan administrasi agar tidak menghambat investadi di sektor kelistrikan nasional.
 
Manajer Senior Komunikasi Korporat PT PLN Bambang Dwiyanto mengatakan, berdasarkan Permen 3/2015 dan RUPTL, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengawal PLN dalam mewujudkan Program 35.000 MW sebagaimana diamanatkan Presiden dalam Nawacita.
 
"Penegasan tersebut akan membantu dan memudahkan tugas PLN sebagai perpanjangan tangan negara dalam memenuhi kebutuhan listrik rakyat Indonesia," ujar Bambang melalui keterangan pers, Jakarta, Kamis (23/4).
 
Dikatakannya, sejalan dengan arahan Kabinet Kerja agar bekerja lebih cepat, proses-proses percepatan semacam itu tentu akan amat membantu pewujudan Program 35.000 MW. Program 35.000 MW  jumlahnya mencapai 109 pembangkit, masing-masing mencakup: 35 proyek oleh PLN (berkapasitas total 10.681 MW) dan 74 proyek oleh swasta atau independent power producer/IPP (berkapasitas total 25.904 MW). 
 
"Keseluruh daftar Program 35.000 MW sudah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN yang ditetapkan melalui Kepmen 74K/21/MEM/2015. Agar sejalan dengan perkembangan dan perubahan kondisi industri kelistrikan, RUPTL yang merupakan pedoman pengembangan sarana ketenagalistrikan nasional itu akan dievaluasi secara berkala," pungkasnya.
 
Sunandar
Add a comment

Pemerintah Terapkan Syarat Ketat dalam Menetapkan Investor Program 35.000 MW

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS –Pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt adalah program strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. 
 
Anggota Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional, Kementerian ESDM Agung Wicaksono mengatakan, berdasarkan Permen ESDM 3/2015 diterbitkan berdasarkan PP 23/2014, pemerintah melakukan upaya percepatan melalui penerbitan Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) 3/2015. Regulasi mengenai Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA oleh PLN melalui Pemilihan Langsung serta Penunjukan Langsung itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 23/2014 sebagai pembaruan dari PP14/2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
 
"Keterbatasan pasokan yang menjadi isu utama kelistrikan kita saat ini hulunya terletak pada kurangnya pembangkit listrik. Kekurangan tersebut akan dikejar melalui Program 35.000 MW selama lima tahun mulai dari sekarang. Target lima tahun bukan waktu yang lama, oleh karena itu diperlukan upaya khusus atau luar biasa untuk mewujudkannya," ujar Agung melalui keterangan pers, Jakarta, Kamis (23/4).
 
Menurutnya, belajar dari pengalaman pengadaan pembangkit listrik sebelum-sebelumnya, dibutuhkan waktu yang panjang untuk sampai pada kontrak jual-beli tenaga listrik. Lanjutnya, mengacu pada pasal 25 ayat 4 dari PP 23/2014, beberapa pembelian tenaga listrik dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung. 
 
"Pembelian tenaga listrik termaksud antara lain berupa penambahan kapasitas pembangkitan pada pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi dilokasi yang sama, serta pembelian tenaga listrik yang dilakukan dari pembangkit tenaga listrik berenergi terbarukan, gas marjinal, batubara di mulut tambang, dan energi setempat lainnya," ungkapnya.
 
Lebih lanjut Agung mengemukakan, penunjukan langsung tidak boleh diberikan kepada pihak yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial. Demi menjamin hal tersebut, sejumlah upaya telah disiapkan dengan tetap mengacu pada persyaratan yang ketat sebagaimana diatur pada Permen ESDM 3/2015. 
"Salah satu upaya itu berupa pelaksanaan proses uji-tuntas (due diligence) atas kemampuan teknis dan finansial pihak bersangkutan. Uji-tuntas dapat dilakukan oleh pihak procurement agency independen," tuturnya.
 
Melalui Permen ESDM 3/2015, kata Agung, pemerintah mempercepat proses negosiasi dalam pembelian tenaga listrik. Caranya, dengan memberikan batas harga maksimal pembelian listrik yang dapat disetujui PLN atas harga yang ditawarkan para pengembang pada proses penunjukan langsung dan pemilihan langsung—setelah pengembang bersangkutan menjalani uji-tuntas terkait kemampuan teknis dan finansialnya. Dengan begitu, proses pembelian tenaga listrik yang membutuhkan waktu panjang hingga kerap menghambat pertumbuhan ekonomi itu dapat dihindari melalui proses yang transparan dan akuntabel.
 
ESDM dan PLN berkomitmen memenuhi Nawacita
 
Sejalan dengan arahan Kabinet Kerja agar bekerja lebih cepat, proses-proses percepatan semacam itu tentu akan amat membantu pewujudan Program 35.000 MW. Program 35.000 MW  jumlahnya mencapai 109 pembangkit, masing-masing mencakup: 35 proyek oleh PLN (berkapasitas total 10.681 MW) dan 74 proyek oleh swasta atau independent power producer/IPP (berkapasitas total 25.904 MW). Keseluruh daftar Program 35.000 MW sudah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN yang ditetapkan melalui Kepmen 74K/21/MEM/2015. Agar sejalan dengan perkembangan dan perubahan kondisi industri kelistrikan, RUPTL yang merupakan pedoman pengembangan sarana ketenagalistrikan nasional itu akan dievaluasi secara berkala.
 
Kementerian ESDM, melalui Permen 3/2015 dan RUPTL, mengawal PLN dalam mewujudkan Program 35.000 MW sebagaimana diamanatkan Presiden dalam Nawacita. Amanat itu antara lain menegaskan, Pemerintah harus memberikan kemudahan administrasi agar tidak menghambat kegiatan investasi. 
"Penegasan tersebut tentu sangat membantu dan memudahkan tugas PLN, sebagai perpanjangan tangan negara, dalam memenuhi kebutuhan listrik rakyat Indonesia," pungkasnya.
 
Sunandar
Add a comment

IPA Apresiasi Perizinan Sektor Migas Melalui PTSP

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Pelaku usaha di sektor hulu minyak dan gas bumi yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA) menyambut baik langkah pemerintah memasukkan sektor migas ke dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
 
Direktur IPA Marjolijin Wajong mengakui selama ini perizinan di sektor migas total mencapai 341 izin yang harus dikantongi pelaku usaha. Selain itu izin-izin tersebut diterbitkan oleh instansi-instansi berbeda.
 
"Kami sambut baik rencana izin satu pintu untuk sektor migas," kata Marjolijin dalam acara Focus Group Discusion 'One Door One Stop Permit Policy for Indonesia's Future Oil and Gas Industry' di Jakarta, Kamis (23/04).
 
Marjolijin meminta pemerintah untuk memangkas 341 perizinan tersebut. Menurutnya pemerintah bisa memilah dan memilih izin-izin yang benar-benar diperlukan. Pasalnya tanpa pemangkasan perizinan dikuatirkan bisa memakan waktu dalam proses penerbitannya.
 
"Kami beri masukan direview izin yang diperlukan. Kalau 341 dimasukkan semua, terjadi bottlenecking," ujarnya.
 
Lebih lanjut Marjolijin mengungkapkan pemerintah bisa melakukan studi banding dengan negara lain terkait perizinan sektor migas. Studi banding itu penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di dalam negeri. Dia mencontohkan, pemenang lelang wilayah kerja (WK) migas hanya mengantongi kuasa pengelolaan lahan. Namun peruntukan lahan tersebut 'dipagari' oleh berbagai instansi mulai dari pemerintah daerah maupun Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
 
"Izin lahan menyangkut kehutanan, perkebunan, pemda harusnya diberikan saat mendapat WK. Dengan begitu pelaku bisnis bisa memulai pekerjaan teknis. Tidak membuang-buang waktu mengurus perizinan," pungkasnya.
 
Sunandar
Add a comment

Hingga Akhir 2015, ESDM: 11 Smelter Nickel akan Beroperasi

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Kemeterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, hingga akhir tahun ini akan terbangun 11 pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) mineral nikel.
 
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, R. Sukhyar mengatakan, dari delapan smelter yang sudah mulai berjalan, ada penambahan tiga smelter untuk tahun ini. Ketiga smelter adalah Asia Mining Minerals (Nickel), PT Mapan (Nickel), dan PT Pernik (Nickel). 
 
"Masing-masing, semua nickle pig iron yang rata-rata di bawah 50 ribu. selesai di kuartal 4 tahun ini," ujar Sukhyar di Jakarta, Selasa (21/4).
 
Sukhyar sebelumnya juga memaparkan terdapat 8 smelter nikel akan beroperasi tahun ini. Adapun smelter yang akan baru berproduksi itu memiliki kapasitas produksi yang berbeda-beda. Adapun keenam smelter itu yakni PT Sambas Mineral Mining yang akan memproduksi ferronikel sebesar 1.000 ton per bulan atau 12.000 ton per tahun dengan investasi mencapai US$ 10 juta. PT Macika Mineral Industri yang memproduksi 53.680 ton ferronikel per tahun dengan investasi US$ 61 juta. PT Karya Tama Konawe Utara yang memproduksi 50 ribu ton nikel pig iron dengan investasi sebesar US$ 45 juta. PT Bintang Delapan yang memproduksi ferronikel dengan investasi US$ 636 juta. PT Fajar Bakti Lintas Nusantara dengan investasi US$ 18 juta serta PT Gebe Central Nikel yang memproduksi pure nikel 6.000 ton per tahun dengan investasi US$ 150 juta. Sedangkan perluasan pabrik ferronikel Antam akan memproduksi 9.000 Tni sehingga per tahunnya pabrik tersebut mampu menghasilkan 28.000 Tni. 
 
"Selama ini Antam sudah menghasilkan 18.500 TNi per tahun. Perluasan pabrik tersebut akan ada penambahan 9.000 TNi," pungkasnya.
 
Sunandar
 
Add a comment

RI dan PTT Thailand Rencana Kerjasama Bangun Kilang dan Hulu Migas

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PTT Thailand akan menjalin kerjasama di sektor energi.
 
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja mengatakan, PTT Thailand tertarik untuk bekerjasama di sektor hulu migas. Selain di sektor Hulu Migas, Wirat menyampaikan bahwa melalui Kementerian ESDM-nya Thailand yang datang pada hari ini juga tertarik untuk bekerjasama si sektor hilir, yaitu pembangunan kilang BBM.
 
"Karena kita mempunyai hubungan bilateral, tadi kita bahas soal hulu migas, juga join bangun kilang dan petrokima," ujar Wirat di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (20/4).
 
Seperti diketahui, Pemerintah berencana membangun empat kilang pengolahan bahan bakar minyak di dalam negeri senilai Rp480 triliun. Dikatakannya, dalam delapan tahun ke depan, akan terbangun empat kilang baru, dan empat kilang revitalisasi (Pertamina).
 
"Nilai investasi untuk satu kilang sekitar Rp100 sampai Rp120 triliun dengan kapasitas masing-masing kilang tersebut 300 ribu barel," kata Wirat usai menemui delegasi pemerintahan Thailand.
 
Menurutnya, rencana pembangunan empat kilang tersebut dilakukan secara bertahap hingga 10 tahun ke depan. Kilang tersebut, kata Wirat, untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri yang diperkirakan akan mencapai 1,2 juta barel.
 
Kendati demikian, saat dikonfirmasi mengenai lokasi pembangunan kilang tersebut, Wirat belum bisa membeberkan. "Lokasi belum, masih dalam tahap proses. Ini ada intensif khusus, dan kita harapkan tahun ini mulai pengerjaan kilang tersebut," pungkasnya.
 
Sunandar
Add a comment

Pemerintah Rencana Bangun 4 Kilang BBM Senilai Rp480 Triliun

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Pemerintah berencana membangun empat kilang pengolahan bahan bakar minyak di dalam negeri senilai Rp480 triliun.
 
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja mengatakan, dalam delapan tahun ke depan, akan terbangun empat kilang baru, dan empat kilang revitalisasi (Pertamina).
 
"Nilai investasi untuk satu kilang sekitar Rp100 sampai Rp120 triliun dengan kapasitas masing-masing kilang tersebut 300 ribu barel," ujar Wirat di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (20/4).
 
Menurutnya, rencana pembangunan empat kilang tersebut dilakukan secara bertahap hingga 10 tahun ke depan. Kilang tersebut, kata Wirat, untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri yang diperkirakan akan mencapai 1,2 juta barel.
 
Kendati demikian, saat dikonfirmasi mengenai lokasi pembangunan kilang tersebut, Wirat belum bisa membeberkan. "Lokasi belum, masih dalam tahap proses. Ini ada intensif khusus, dan kita harapkan tahun ini mulai pengerjaan kilang tersebut," pungkasnya.
 
Sunandar
Add a comment

‎Pertamina Luncurkan BBM Pertalite, BPH Migas: Impor BBM Tak Berubah

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Kepala Badan Pengatur Hiliri Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Norsaman Sommeng mendukung upaya PT Pertamina (Persero) untuk meluncurkan produk baru bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang mempunyai kadar oktan antara 88 sampai 92.
 
Menurutnya, peluncuran produk baru BBM tersebut tidak akan berpengaruh pada impor BBM. "Kalau impor sama saja. Misal impornya 60 persen yang terbagi untuk RON 92 dan 95 dan Pertalite, sama. Ngga ada yang berubah," ujar Andy saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (20/4).
 
Lebih lanjut Andy mengemukakan, peluncuran produk baru tersebut merupakan strategi korporasi dalam rangka bagaimana meningkatkan portofolio perseroan. 
 
"Yang namanya usaha kalau ngga untung bagaimana?," tuturnya.
 
Kendati demikian, Andy memastikan, produk Pertalite akan memengaruhi kuota BBM nasional. "Pastinya ada kan, misalnya ada premium, pertamax, pertamax plus lalu ada pertalite berarti ada presentase yang hilang. Bisa saja pertamax atau premium. Itu kan (Pertalite) hanya tambahan produk saja," ungkap Andy.
 
Dia berharap, peluncuran produk Pertalite mampu dijangkau oleh masyarakat dan badan usaha mendapatkan keuntungan untuk mengembalikan modal investasinya.
 
"Masyarakat harus mendapatkan harga yang terjangkau, badan usaha juga harus mendapatkan keuntungan sehingga ada pengembalian modal investasinya. Dan pemerintan menjalankan fungsinya sebagai policy maker," pungkasnya.
 
Sunandar
Add a comment

DPR Minta Pertamina Konsultasi dengan Pemerintah sebelum Memasarkan BBM Pertalite

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika meminta Pertamina berkonsultasi dengan pemerintah terkait rencana pemasaran produk baru bahan bakar minyak dengan label Pertalite yang akan diluncurkan pada Mei mendatang.
 
Menurut Kardaya, alasan kenapa Pertamina harus berkonsultasi dengan pemerintah terkait rencana tersebut, lantaran BBM merupakan komoditas menyangkut hajat hidup orang banyak.
 
"Kalau ingin memasarkan produk BBM baru harus dikaji dulu, bicara dulu dengan pemerintah," ujar Kardaya di Jakarta, Jumat (17/4).
 
Kendati demikian, Kardaya juga meminta pemerintah tidak membiarkan Pertamina mengeluarkan produk baru tanpa ada pengawasan.
 
"Pemerintah tidak boleh tinggal diam, kita belum pernah mendengar hal ini, ini sangat tidak baik, suasana seperti ini seolah abaikan rakyat," ungkapnya.
 
Dia pun menduga bahwa Pertamina sengaja tidak memberi tahu pemerintah terkait rencana pemasaran Pertalite. Sebab, pemerintah belum ada pembicaraan dengan DPR.
 
"Pemerintah sudah terlibat belum? Inikan pemerintah belum pernah menyampaikan ke DPR," pungkasnya.
 
Sunandar
Add a comment

Larang Ekspor Tanah Jarang, PT Timah Minta Pemerintah Siapkan Masterplan dan Pasar

  • PDF
alt
JAKARTA, PedomanNEWS - Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Timah (Persero) meminta pemerintah menyiapkan masterplan dan pasar terhadap rencana pelarangan ekspor mineral tanah jarang (rare earth).
 
Sekretaris Perusahaan PT Timah (Persero) Agung Nugroho mengatakan, perseroan mendukung rencana pemerintah menerapkan larangan ekspor tambang tersebut. Pasalnya, tujuan larangan ekspor tersebut untuk menghidupi industri dalam negeri. Namun, dia masih menyangsikan industri yang bakal menyerap produk olahan tanah jarang belum sepenuhnya tumbuh di tanah air.
 
"Jadi pemerintah harus punya masterplan untuk tanah jarang seperti apa. Selain itu waktu penerapannya ditetapkan sehingga industri memiliki persiapan," kata Agung di Jakarta, Kamis (16/04).
 
Dikatakannya, perseroan memiliki proyek pengolahan tanah jarang yang berlokasi di kawasan industri Tanjung Ular, Bangka Belitung. Proyek tersebut ditargetkan commisioning atau uji coba produksi pada Juni 2015. Sedangkan produksinya bisa dimulai pada Agustus dengan kapasitas 30 - 40 kilogram per hari. Adapun kapasitas pengolahan tanah jarang itu mencapai 50 kilogram per hari.
 
Menurutnya, produk olahan tanah jarang itu bakal diserap oleh Jepang. Namun perjanjian jual beli produk olahan ditandatangani setelah pihak Jepang melihat produk tersebut. "Kalau pemerintah melarang ekspor tanah jarang dan pasar di Indonesia sudah ada, kami sangat senang," pungkasnya.
 
Sunandar
Add a comment

Berita Lainnya